RAOLNEWSCOM – Sejumlah pemrakarsa penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada Juli 2023. Desakan tersebut bukan gerakan yang muncul spontan, melainkan eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.
“Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu seharusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga,” kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).

Lawrence mengatakan kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.

“Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau kemana juga nggak jelas,” kata Lawrence.

“Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai,” imbuhnya.

Lawrence menegaskan usulan Munaslub tidak ada kaitannya dengan pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini. Sebab, Munaslub sudah jauh hari diusulkan pada pertengahan tahun lalu.

“Sebenarnya soal Munaslub tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan kasus Pak Airlangga. Nggak ada, sama sekali kita nggak tahu bahwa dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan Munaslub. Kebetulan saja. Ini kita sudah putuskan harus Munaslub, tahu-tahu kasusnya dia ada. Jadi kebetulan saja,” papar Lawrence.

Lawrence yang merupakan Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI menuturkan ada sejumlah tokoh yang sebenarnya layak untuk menjadi ketua umum Golkar. Salah satunya Bahlil Lahadalia yang belakangan menyatakan diri siap maju pemilihan ketua umum.

“Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum menggantikan Pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semua orang kan yang namanya anggota Partai Golkar punya hak mencalonkan diri untuk jadi ketum selama mematuhi aturan. Yaitu yang pertama minimal sudah menjadi pengurus selama 5 tahun, bagus saja,” papar Lawrence.

Ia menambahkan Bahlil juga pernah menjadi bendahara umum DPD Golkar Papua, sehingga tak ada alasan menolak bila dia berniat jadi Ketum menggantikan Airlangga Hartarto.

“Kalau Pak Bahlil ini punya hak, enggak ada masalah. Kita enggak ada masalah, silakan saja,” sebut Lawrence.

Lawrence menyatakan Golkar Butuh sosok segar untuk menyelamatkan partai jelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan. Kursi Golkar di DPR disebutnya bisa turun mengikuti tren survei bila tak segera ada pergantian ketum. Dari 85 kursi di 2019, menjadi hanya 60 di 2024.

“Artinya Partai Golkar dari partai besar jadi partai menengah, kita tidak inginkan itu. Golkar ini kan partai yang paling lama. Kita lihat survei survei kita bisa di bawah PKS. Itu ketika saya debat di TV dengan Nurdin Halid dan Burhanuddin Muhtadi, sebelum dimulai saya dapatkan itu bahwa Golkar di bawah PKS suaranya, ini kita tidak inginkan,” tegas Lawrence.

“Golkar di ambang partai gurem, belum tapi di ambang menuju partai gurem. Jadi partai menengah kita enggak siap apalagi gurem,” sambung dia.

Ia menilai siapapun nanti ketumnya, yang penting ada penyegaran strategi. Untuk itu, eksponen mendesak dilakukan Munaslub..

“Jadi membuat kita sebagai senior ini meminta Airlangga legawa untuk mengundurkan diri kemudian melaksanakan Munaslub, untuk menggantikan dia. Kita enggak ada persoalan pribadi ya karena dia kan simbol partai Golkar,” ujar Lawrence.(*)