RAOLNEWSCOM – Wakil Rois Syuriah PWNU Lampung, KH RM. Sholeh Bajuri ikut menyoroti buletin gambar Anis Baswedan dan narasi paham Khilafah yang tersebar di masjid Agung Kalianda, Lampung Selatan, Jum’at (18/112022).

Menyikapi hal tersebut, dia meminta agar aparat penegak hukum harus bergerak cepat mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya terkait buletin yang mengasong sistem Khilafah. Sebab sistem Khilafah akan memecah belah persatuan bangsa dan dapat merong-rong kedaulatan NKRI.

“Aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas penyebaran buletin terkait sistem Khilafah itu. Sebab ini sudah meresahkan jemaah. Dan sangat menggangu Kamtibmas. Apalagi dalam buletin tersebut ada salah satu bakal calon presiden,” jelas KH Sholeh Bajuri kepada redaksi, Sabtu (19/11/2022).

Jika tidak di usut secara tuntas, dikhawatirkan hal serupa bakal terjadi di sejumlah daerah lain. Jangan sampai masjid digunakan sebagai alat kepentingan politik.

“Apalagi kepentingan politik identitas, dan penyebaran paham Khilafah. dalam UU sangat jelas, masjid tidak boleh digunakan sebagai kegiatan politik dan termasuk kampanye sistem Khilafah karena sistem politik apapun tdk boleh berkembang di negara Demokrasi di Indonesia,”Kata dia

Dia pun menyebutkan, ideologi Pancasila sudah final sudah menjadi kesepakatan bersama ( mitsaqon gholidzo) makan sistem politik di luar Pancasila, seperti komunisme dan sistem khilafah harus dilawan , karena mengingkari yg sudah menjadi kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh founding fathers.

“Kita sudah berkomitmen NKRI harga mati, artinya tidak boleh ada bentuk negara lain. Ulama dan Kiyai NU sudah berkomitmen, jauh sebelum kemerdekaan, terkait bentuk negara yaitu NKRI bukan negara Islam, tetapi negara perdamaian ( darus salam bukan darul islam) nah yg harus dan harus dipegang oleh siapapun,” kata dia.

Dia pun meminta semua pihak, agar tidak mengunakan politik identitas dalam pilpres 2024 mendatang. Dia menyebutkan, cukup di pilkada DKI Jakarta lalu saja yang menggunakan politik identitas.

“Pilpres 2024 janganlah menggunakan cara yang sama seperti pilkada DKI Jakarta lalu. Sebab ini dapat memecah belah umat. Dan saat ini mereka sedang gencar menggaungkan politik identitas di masjid dan tempat umum demi kepentingan kelompok,” kata dia.

Dia pun menyebut, seharusnya politik itu didasari dengan agama. Sehingga ada kesantunan dalam prosesnya. Umat yang berbeda pandangan politik akan terpecah belah dan saling menjatuhkan seperti di pilkada DKI Jakarta.

“Jangan jadikan pilpres 2024 seperti pilkada Jakarta kemarin. Umat muslim yang bukan pendukung Anis, jenazahnya haram untuk disholatkan. Padahal paham seperti ini sangat menyesatkan,” tegas dia.(tim)