RAOLNEWSCOM -Pengrusakan yang terjadi mengatakan sekelompok orang memaksakan kehendak dengan membakaran sejumlah fasilitas perusahaan perkebunan sawit PT Gunung Aji Jaya di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu siang (17/11/2022).

Ternyata membuat geram Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, dia meminta agar hukum ditegakkan dan aparat bertindak terhadap provokator dan pelaku pengrusakan.

“Negara kita adalah negara hukum, aparat kepolisian harus menegakkan aturan secara tegas , mohon tindak tegas para provokator pengrusakan atas perisriwa yang telah terjadi,” ujar Bupati Musa Ahmad menanggapi peristiwa pembakaran fasilitas perusahaan yang dimuat

Dia balik bertanya kepada sekelompok orang yang diduga provokator kerusuhan apa dasar tuntutan permintaan penutupan kegiatan operasional perusahaan? Dijelaskan Musa, Hak Guna Usaha (HGU) PT Gunung Aji Jaya telah keluar tahun 2016 bahkan izin alih tanaman juga ada pada tahun yang sama, ujar Musa.

Adanya penilaian yang menyatakan pemerintah lamban, Bupati Musa Ahmad membantah, Ia mengatakan satu hari setelah muncul permasalahan pihaknya langsung menyikapi bersama pihak pihak terkait seperti Kapolres, Dandim, dan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN),akhir Musa.

Seperti diketahui, Sabtu siang (17/11/2022), ratusan warga dari enam kampung membakar mobil, kantor, mess, dan sejumlah fasilitas PT Gunung Aji Jaya di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut keterangan beberapa warga, mereka melampiaskan kemarahannya karena pemerintah dianggap lamban dalam menyelesaikan sengketa pertanahan mereka dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sebagian warga mengatakan HGU perusahaan telah habis. Mereka heran izin nya adalah awalnya HGU perkebunan coklat, namun selanjutnya telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit.

Anggota DPRD Lampung Tengah H. M. Hakki, SH membenarkan pengrusakkan itu, menurutnya adalah bentuk kekesalan warga kepada pemerintah yang dinilainya lamban dalam menyelesaikan sengketa lahan sawit dengan warga.

“Walau sudah dimediasi oleh Bupati, namun belum terlihat hasilnya. Jangan menganggap kami masyarakat disini bodoh semua pak “, tegas Hakki saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu malam (19/11/2022).

Musa menegaskan pemerintah agar segera menyelesaikan sengketa tanah tersebut dengan melibatkan tokoh adat, kepala kampung, camat, tokoh pemuda dan pihak terkait sehingga konflik tidak berkepanjangan dan berlarut larut.(tim)