Oknum Yanma Tugas Polda Dipecat Akibat Jadi Calo Penerimaan Bintara Polri

Fri, 7 Apr 2023 10:24:32am

Raolnewscom – Sosok oknum polisi satu ini memang tipe orang tidak tahu diri dan intropeksi atas kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya.
Penugasan di Yanma sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya karena telah melakukan beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik dan Disiplin Polri, sehingga nasib nya kini dilakukan pemecatan ( PTDH) pemberhentian dengan tidak hormat atas perbuatan melanggar hukum yang kembali dilakukan.

Sidang Kode Etik Polri.( Ilustrasi)

Si oknum ini Briptu NJPW malah mengulangi kesalahannya menjadi calo penerimaan Bintara Polri.

Brigadir Polisi Satu (Briptu) NJPW, polisi wanita (Polwan) yang bertugas di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) dipecat melalui sidang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dia diberhentikan karena menjadi calo calon siswa (Casis) Bintara Polri tahun 2022 dengan meminta uang senilai Rp 373.500.000.

“Dia (NJPW) sudah menjalani sidang PTDH di ruang sidang Bidang Propam Polda NTT, 29 Maret 2023 lalu,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy kepada Kompas.com, Kamis (6/4/2023) petang.

Tersangka Sidang komisi kode etik profesi untuk PTDH terhadap NJPW dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT Komisaris Besar Polisi Dominicus Yempormase.

Arisandy menyebut, NJPW yang bertugas di Bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda NTT dipecat setelah adanya laporan polisi Nomor LP-A/65/VII/HUK.12.10/2022/Yanduan, tanggal 2 Agustus 2022.

NJPW dijerat Pasal 13 Ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang PTDH dan Pasal 10 Ayat 1 huruf a poin 3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam sidang, lanjut Ariasandy, disebutkan sejumlah hal yang meringankan NJPW yakni kooperatif membenarkan fakta-fakta dalam sidang. Kemudian, NJPW mengakui perbuatannya dan menyesalinya. “Terduga pelanggar ini (NJPW) telah mengembalikan uang senilai Rp 97 juta kepada korban,” kata Ariasandy. Sementara itu, hal yang memberatkan, yakni NJPW melakukan pelanggaran dengan sadar dan melanggar hukum. Dia juga telah mencoreng citra Polri. Saat menipu korban, NJPW membawa nama pimpinan. “Sebelumnya dia juga pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali dan kode etik satu kali,” kata dia.
Putusan PTDH
tersebut, NJPW diberikan waktu untuk mengajukan banding. “Terkait hal ini, Polda NTT tidak main-main dan pasti tindak tegas siapapun yang coba-coba bermain di penerimaan anggota Polri,” tegasnya.(**)

News Feed

Alzier Minta Tokoh Masyarakat Di Pesawaran Lawan ” SENGKUNI” Penyebar Fitnah Bupati

RAOLNEWS.COM – Alzier minta yang disebut sebagai bapak dan anak yang sudah tidak laku jual di Kabupaten pesawaran sebagai pihak yang menyebarkan fitnah dan merupakan pihak yang sudah tidak laku…

Apresiasi Advokat Anti Suap Yunizar Akbar, Penunjukan Komjen Reinhard Sebagai PLT Dirjen Pemasyarakatan

RAOLNEWS.COM -Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Yasonna H Laoly menunjuk Irjen Pol. Reinhard Silitonga sebagai PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sebelum menjabat sebagai PLT Dirjen Pemasyarakatan, Jenderal Polisi berbintang tiga…

Tuai Prestasi 82 Peserta Didik MAN 1 Bandar Lampung Lolos SNBP Unila 2024, Peringkat Pertama Se Lampung

RAOLNEWS.COM- Universitas Lampung merilis data hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2024 di kampus tersebut. Totalnya ada sebanyak 24.805 orang siswa SMA sederajat yang mendaftar Unila dari jalur SNBP….

Hanan Rozak di Usung Bakal Gubernur Lampung Dengan Ketua Golkar Arinal

BANDAR LAMPUNG, RAOLNEWSCOM – DPP Partai Golkar dikabarkan akan “mengusung” Hanan A. Rozak sebagai Bakal Calon Gubernur Lampung. Bersama Ketua Golkar Lampung Arinal Junaidi yang bakal di usung oleh Golkar….

RIRIN dan FAUZI Kandidat Pilbub Pringsewu, Kuat Mana Lawan Ipar Gubernur Untuk Peroleh Tiket Golkar

RAOLNEWS.COM – Dari tiga kandidat Calon Bupati Pringsewu yang di sebut sebut akan maju di Pilkada Pringsewu 2024 terdapat tiga nama santer dikalangan masyarakat, ternyata berdasarkan versi pelaporan LHKPN tahun…