RAOLNEWS.COM – Direktur Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Lampung, Tony Fisher menyesalkan pernyataan Refli Harun saat memberi kesaksian sidang perkara eksploitasi anak dengan terdakwa Hj. Merry di PN. Kotabumi, Lampung, Utara Senin ( 26/9/2022) lalu.

Sebagai aktivis pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, saya sangat menyesal kan pernyataan dari Refly Harun Yang Nota Bene ahli hukum.

“Jangan jangan beliau gak pernah baca apa itu undang undang perlindungan anak dan pasal pasal nya, ujar Toni yang juga aktif di Organisasi KBPP Polri selaku Wakil Ketua di Bandar Lampung.

Dijelaskan di dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002, jelas ada pasal 76 H juncto pasal 87, dilarang melibatkan anak.

” Jadi nya saya berpikir, wajar saja kalau kasus kekerasan terhadap anak masih dan terus terjadi, karena ternyata tidak semua masyarakat, bahkan setingkat yang sudah ahli saja bisa jadi belum tahu atau belum memahami, maka saran saya kepada pemerintah dari pusat sampai daerah harus masif mensosialisasikan Undang undang Perlindungan anak, dari tingkat atas dulu baru sampai tingkat bawah.

” Jadi nya saya berpikir, wajar saja kalau kasus kekerasan terhadap anak masih dan terus terjadi, karena ternyata tidak semua masyarakat, bahkan setingkat yang sudah ahli saja bisa jadi belum tahu atau belum benar benar memahami, maka saran kepada pemerintah dari pusat sampai daerah harus masif mensosialisasikan Undang undang Perlindungan anak, dari tingkat atas dulu baru sampai tingkat bawah.

Selanjutnya, kepada majelis hakim dan jaksa yang melaksanakan sidang ini, saya minta harus tetap berpegang teguh pada Undang undang perlindungan anak, mohon jangan di langgar, kalau ini dilanggar, akan menimbulkan penurunan kepercayaan publik atas penegakan hukum di Lampung Utara, Lampung dan di Indonesia, apalagi ini hukum dengan undang-undang perlindungan anak yang lexspesialis.

” Sehingga bila hukum ditegakkan dengan tegas oleh Hakim dan Jaksa, menjadi edukasi kepada publik bahwa melibatkan anak dalam kegiatan politik dan lain sebagainya yang membahayakan keselamatan, kesehatan anak ada sanksi pidananya, akhir Toni Fisher. (tim)