Raolnewscom- Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) meminta pemerintah melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai agar hal tersebut mengedepankan toleransi dengan mencari jalan tengah.
“Bagi saya pribadi, seharusnya kita mengedepankan sikap sifat dan watak wasathiyah atau jalan tengah. Mengedepankan toleransi sebagai salah satu aspek wasathiyah yaitu tasamuh atau toleransi. Maka kita harus bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat,” ungkapnya kepada wartawan, Senin ( 31/10/2022).

Dia menuturkan sikap bermusyawarah lebih baik dibanding menyalahkan pihak lain. Menurutnya, sikap menyalahkan dan memutlakkan pemahaman merupakan bentuk ekstremitas dalam beragama.

“Mari kita bermusyawarah. Jadi sebaiknya jangan ada sikap yang memutlakkan pemahaman, apalagi menyalahkan pihak lain dan apalagi membawa negara untuk terlibat. Hemat saya, itu bukan sikap kita yang selama ini kita agung-agungkan, dengung-dengungkan sebagai sikap moderat. Itu adalah bentuk ekstremitas di dalam beragama,” tuturnya.

Dia berharap pemerintah tidak terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama.

“Dalam suasana saat ini kita harus mengedepankan toleransi, tasamuh, syuro, dan itulah sikap yang islami. Saya harap pemerintah sebaiknya jangan terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama,” ucapnya.

Sebelumnya, Lembaga Dakwah PBNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Sebab, penganut paham wahabi takfiri dinilai kerap mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan.

“Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Tidak semua wahabi takfiri, hanya sebagian saja,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), saat dihubungi, Minggu (30/10) lalu.

Dia mengatakan paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi, seperti ziarah kubur. Padahal, menurutnya, masyarakat diimbau saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan.(tim)